Mantan Gubernur NTB Kembali di Penjara

Mantan Gubernur NTB HL Serinata kembali menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram. Itu setelah terpidana kasus korupsi APBD NTB 2003 ini dieksekusi pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Selasa (27/7) malam lalu. Eksekusi ini dilakukan secara diam-diam. Bahkan awak media yang sejak awal mengikuti rencana eksekusi ini kecolongan. Rupanya, pemilihan waktu malam hari untuk melakukan eksekusi itu atas saran Kapuspenkum Kejagung Didiek Darmanto yang kemarin dilantik sebagai Kajati NTB yang baru.
Informasi yang diterima Lombok Post menyebutkan, Serinata masuk kompleks Lapas Mataram sekitar pukul 20.30 Wita Selasa malam. Serinata dibawa dari kediamannya Jalan Pariwisata, Majeluk, Mataram. Ia didampingi sejumlah keluarga dan kuasa hukumnya.
Sumber Lombok Post menyebutkan, pihak Serinata dan Kejati NTB telah membuat kesepakatan tertentu, sehingga tidak lagi keberatan menjadi salah satu penghuni hotel prodeo itu. Proses eksekusi Serinata ini juga difasilitasi sejumlah tokoh masyarakat berpengaruh. Bahkan, kabarnya proses eksekusi itu juga melibatkan seorang pejabat di lingkungan Pemprov NTB.
Wakajati IPG Jeladha yang dikonfirmasi wartawan enggan memberikan keterangan seputar eksekusi Serinata. Begitu juga mengenai alasan eksekusi yang dilakukan malam hari. ‘’Saya tidak bisa membenarkan maupun membantah informasi tersebut. Nanti setelah Kajati baru datang, beliau yang akan memberikan keterangan,’’ kata Jeladha pada wartawan.
Sementara itu, kuasa hukum HL Serinata Rofik Ashari SH, yang dikonfirmasi Lombok Post enggan memberikan tanggapan. ‘’Soal itu silakan tanya langsung sama keluarga beliau (HL Serinata, Red),’’ kata Rofik.
Baiq Indah Puspitasari, salah seorang keluarga dekat Serinata yang dikonfirmasi Lombok Post membantah informasi kalau Serinata masuk Lapas Mataram dengan cara dieksekusi. ‘’Mamik (HL Serinata, Red) masuk sendiri (ke Lapas, Red) diantar pengacara dan keluarga,’’ ujar Indah, kemarin.
Secara terpisah, Kepala Lapas Mataram Sudarno membenarkan bahwa Serinata sudah berada di lapas yang dipimpinnya sejak Selasa malam lalu. ‘’Ya, sudah di dalam lapas,’’ katanya saat dicegat wartawan di dalam kompleks Lapas Mataram, kemarin.
Dijelaskan, Serinata masuk lapas setelah dieksekusi oleh pihak kejaksaan. Pernyataan ini berbeda dengan pernyataan Baiq Indah yang menyebut bukan eksekusi. ‘’Sudah ada berita acara eksekusinya,’’ kata Sudarno.
Dikatakan, mantan ketua DPD I Partai Golkar NTB ini masih menempati ruang perawatan di Poliklinik Lapas. Itu karena ia masih membutuhkan perawatan.
Sudarno menyebutkan, menderita beberapa penyakit, di antaranya sakit gigi (perlu operasi, Red), keluhan penglihatan dan beberapa jenis penyakit lainnya.
Menurutnya, jika kondisi kesehatan Serinata sudah dianggap memungkinkan, pihak lapas akan menempatkannya di ruang tahanan yang dulu pernah dihuninya saat ditahan pertama kali. Yakni di ruang tahanan blok III. Luas ruangan di blok itu sekitar 2 x 1,5 meter dan hanya berisi satu tempat tidur. ‘’Ada tiga kamar lain yang berderet di blok ini,’’ katanya.
Ditambahkan, di kamar itu tidak ada fasilitas khusus. Fasilitas yang ada dimanfaatkan semua penghuni.
‘’Misalnya hanya ada satu televisi untuk semua penghuni. Fasilitas lain tidak ada,’’ katanya.
Sudarno juga berjanji tidak akan memberikan perlakuan khusus atau fasilitas khusus kepada Serinata jika sudah memasuki ruang tahanan. ‘’Pesawat televisi ada, tapi ada di ruang utama untuk dinikmati semua tahanan di blok tersebut,’’ katanya.
Dokter Poliklinik Lapas Mataram, dr Ratih menambahkan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui kondisi umum kesehatan mantan orang nomor satu di NTB ini. Pihak lapas baru akan memutuskan apakah akan dirawat di Poliklinik Lapas atau dirujuk ke rumah sakit tertentu, tergantung hasil diagnosa kesehatan yang dilakukan tim dokter.
Ratih juga memperjelas pernyataan Sudarno tentang jenis keluhan kesehatan Serinata, yakni nyeri di dada, nyeri gigi dan harus dioperasi, serta keluhan penglihatan yang cukup memprihatinkan.
Namun saat masuk ke lapas, Serinata masih bisa berjalan sendiri tanpa memerlukan alat bantu seperti kursi roda atau tandu darurat. ‘’Saat ini (kemarin siang, Red) beliau masih di tempat tidur di poliklinik,’’ ungkapnya.
Seperti diketahui, berdasarkan keputusan pengadilan, Serinata terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat tindak pidana korupsi saat menjabat Ketua DPRD NTB periode 1999-2004 sekaligus sebagai Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) secara "ex officio".(mni/lil)



Penanganan Kasus Korupsi APBD NTB 2003

• Tahun 2006 : Kejati NTB mulai mengusut kasus korupsi APBD NTB 2003
• 11 Juni 2009 : Majelis Hakim PN Mataram memvonis HL Serinata lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan, serta dibebankan kewajiban membayar biaya senilai kerugian negara.
• 20 Agustus 2009 : Majelis Hakim PT Mataram memvonis HL Serinata tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta serta diwajibkan menyetor biaya pengganti sebesar Rp 776 juta sesuai nilai kerugian negara.
• Februari 2009 : JPU mengajukan kasasi karena PT Mataram mengurangi masa hukuman Serinata, begitu juga penasehat hukum Serinata mengajukan kasasi karena menurut mereka vonis PT Mataram masih tidak sesuai harapan.
• 11 Desember 2009 : MA menolak kasasi JPU dan PH Serinata sesuai keputusan Nomor 2396/K/Pidsus/2009.
• Juni 2009 : Kejati NTB gagal mengeksekusi Serinata karena mendapat perlawanan dari pihak keluarga.
• 27 Juli 2010: Serinata dijebloskan ke Lapas Mataram.

Source : lombokpost.co.id

Readmore..

Satu Dewan Pecahkan Rekor Termalas

MATARAM—Rutin terima gaji setiap bulan, tinggi pula gajinya itu, tidak embuat salah seorang anggota DPRD Kota Mataram ‘’tobat’’ dari kemalasannya. Badan Kehormatan (BK) pun sudah lelah memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis, namun si anggota dewan terhormat ini tetap saja cuek dan meneruskan tradisi malasnya.
Informasi yang koran ini dapatkan, salah seorang anggota dewan dari partai yang tidak lolos Parliemantary Treshold selama ini rajin tidak masuk kantor. Artinya, dalam beberapa sidang paripurna yang mestinya dihadiri, anggota dewan ini tetap tidak masuk. Dari catatan BK, dia termasuk pemecah rekor dalam hal kemalasan.
‘’Ada tingkatan kinerja yaitu tinggi, sedang dan rendah. Di dewan kota hanya satu orang yang rendah, yaitu inisial SR,’’ beber Ketua BK DPRD Kota Mataram Husni Thamrin pada wartawan, kemarin.
Dibeberkan Husni, dalam beberapa kali sidang yang pernah dilakukan dewan, si SR ini bisa dihitung dengan jari tingkat kehadirannya. Pun kalau dia hadir dalam sidang, sering kali banyak izin duluan keluar tanpa alasan yang jelas. Ketika diminta klarifikasi oleh BK pun beralasan kesibukan partai dan agenda lainnya.
‘’Ini sudah jadi buah bibir. Tidak hanya para wartawan yang nanya, kawan-kawan sesama dewan pun sering nanya masalah ini,’’ kata pria berjenggot yang dikenal vokal ini.
Dari catatan BK, SR dalam sebulan kadang hanya dua kali nongol di dewan, itu pun tidak lama bertahan, sekadar setor muka dan absen. Dengan cara ini anggota dewan yang digaji belasan juta perbulan ini tetap dihitung hadir.
‘’Dalam aturan yang bisa dilaporkan adalah yang 3 bulan berturut-turut tidak hadir,’’ katanya.
Sikap satu-satunya anggota dewan di Mataram ini menurut Husni tidak mencerminkan publik figur dan wakil rakyat. Sebagai orang yang diberikan amanat oleh rakyat, mestinya bisa menjalankan kewajibannya sebagai anggota dewan. Bahkan dengan keras politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini memberikan saran bagi SR untuk mengundurkan diri sebagai anggota dewan.
‘’Kalau merasa sulit atur waktu karena banyak program luar undurkan diri saja,’’ usulnya.
Kenapa tidak diberikan efek jera dengan merilis nama anggota dewan malas pada publik ?
‘’Saya rasa teman-teman wartawan sudah tahu siapa orangnya. Lagian hanya satu anggota dewan yang malas. Teman-teman yang lain kalau pun tidak hadir itu karena ada tugas kunjungan ke daerah,’’ kata Husni.
Sementara itu, Ketua GP Anshor NTB Suaeb Qury mengatakan ulah anggota dewan yang malas merupakan penyakit kronis. Masyarakat sebagai konstituennya harus memberikan sanksi, dari partai pun harus mengambil tindakan tegas.
‘’BK bisa memanggil dan memberikan teguran. Selain itu untuk memberikan efek jera, BK hendaknya rajin mengumumkan pada publik tentang tingkat kehadiran dewan,’’ ujarnya.
Kata Suaeb, jika anggota dewan terhormat yang dipilih oleh rakyat malas hadir dalam kegiatan di dewan, patut dipertanyakan perjuangannya untuk rakyat. Sebagai anggota dewan, bentuk perjuangannya dalam pengambilan keputusan politik.
‘’Lha kalau malas masuk, apa yang diperjuangkan untuk masyarakat. Jangan makan gaji buta,’’ katanya.

Source : lombokpost.co.id

Readmore..

Indonesia Bebas Pemadaman Bergilir

Hari Ini Dideklarasikan oleh Presiden di Mataram

MATARAM—Hari ini Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menorehkan sejarah baru. Daerah yang selama ini mengalami krisis listrik paling parah, menjadi tempat deklarasi Gerakan Bebas Pemadaman Bergilir (GBPB). Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri yang akan mendeklarasikannya.
‘’NTB juga yang paling akhir mengatasi pemadaman bergilir. Mohon maaf ya Pak Gubernur,’’ kata Direktur Utama PT PLN (Persero) Dahlan Iskan saat meninjau lokasi deklarasi di halaman kantor gubernur NTB tadi malam. Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi pun menunjukkan pada Dahlan Iskan dan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh posisi NTB pada peta Bebas Pemadaman Bergilir.
Dahlan Iskan bersama rombongan termasuk istri tiba di Bandara Selaparang pukul 17.40 Wita kemarin. Di ruang VIP bandara, Dahlan sempat diskusi dengan gubernur Kepulauan Riau Drs HM Sani. Gubernur yang baru-baru ini memenangkan pemilukada melaporkan tentang kondisi listrik di daerahnya, termasuk rencana pengembangan. Dari bandara, Dahlan Iskan yang didampingi istri Ny Nafsiah Sabari Dahlan Iskan dan beberapa petinggi PLN langsung menuju lokasi deklarasi di halaman kantor gubernur.

Indonesia Bebas Pemadaman Bergilir ini menjadi catatan emas bagi PLN, setelah bertahun-tahun dilanda krisis. Untuk NTB sendiri, selama ini sudah populer istilah ‘’nyala bergilir’’. Istilah ini sebagai bentuk cemoohan masyarakat atas krisis listrik yang parah di NTB. Dan, akhirnya pada tanggal 30 Juni lalu krisis itu berakhir, para petinggi PLN pun pernah meninjau paska bebas pemadaman bergilir itu.

Di lokasi deklarasi, Dahlan Iskan memantau seluruh persiapan, mulai persoalan sepele seperti letak toilet hingga rangkaian acara. Yang cukup menarik perhatian, saat meninjau stan pameran yang rencananya akan dikunjungi presiden. Dahlan Iskan terlihat memungut beberapa sampah.
Di stan pameran yang akan dikunjungi tersebut dipajang berbagai karya inovasi anak negeri di bidang kelistrikan. Misalnya karya yang diberi judul greenlinecare, sebuah penemuan lampu yang sangat murah. Kata Dahlan, lampu seperti ini sebelumnya hampir diteken kontrak dengan Inggris, namun di tengah jalan lampu semacam tersebut ternyata sudah lebih dulu dibuat oleh salah seorang alumni ITB. ‘’Untung belum teken kerja sama, ternyata dua tahun sebelumnya sudah ada yang buat. Ini anak Bantul yang buat,’’ kata Dahlan sambil menunjukkan kelebihan lampu tersebut pada menteri dan gubernur serta beberapa pejabat yang mendampingi.

Beberapa inovasi lainnya adalah seperti ALPIJAR (alat pelindung isolator jaringan), robot control jog double way, helicam PLN, ALI RINDU (alat investigasi praktis jaringan dan gardu). Kata Dahlan, ALI RINDU bisa mengontrol kapan sebuah gardu atau pun trafo rusak. Selain itu beberapa alat pelindungan diri dan beberapa alat lainnya. ‘’Dengan alat ini kita tidak perlu lagi matikan jaringan saat perawatan,’’ terang Dahlan.
Pada kesempatan tadi malam, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mempromosikan beberapa program unggulan NTB pada Menteri ESDM. Misalnya saja tentang Program Bumi Sejuta Sapi (BSS). Program ini, kata gubernur sebenarnya memiliki mata rantai sejarah yang panjang. Pada salah satu foto di era kejayaan Pelabuhan Ampenan, terlihat sedang diangkut seekor sapi. ‘’Sejak dulu NTB dikenal sebagai penghasil sapi,’’ kata gubernur.
Beberapa hasil karya kerajinan NTB juga ikut dipromosikan, seperti batik Sasambo, kerajinan cukli dan hasil kerajinan lainnya. ‘’Kalau mutiaranya dimana?’’ tanya menteri tiba-tiba. ‘’Belum dipajang pak, besok baru dibuka,’’ jawab Sekda NTB H Abdul Malik yang mendampingi gubernur.

Pada kesempatan tadi malam, Darwin lebih banyak mengecek secara teknis persiapan deklarasi pagi ini. Mengenai hasil inovasi tentang kelistrikan, secara pribadi Darwin memberikan apresiasi. ‘’Ini bagus juga ke depannya, nanti kalau ada kegiatan lagi saya akan hadir,’’ ujarnya.
Secara terpisah, anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Syafrudin mendukung Indonesia Bebas Pemadaman Bergilir. Ia berharap, upaya yang dilakukan PLN ini bisa direalisasikan jajaran operasional PLN di seluruh Indonesia.
Sejak awal, Syafrudin termasuk anggota Komisi VII DPR RI yang cukup intens memantau upaya PLN dalam mengatasi krisis listrik di Indonesia, terutama di NTB. Bahkan, dalam beberapa waktu terakhir, anggota DPR RI Dapil NTB dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini aktif turun bersama PLN untuk memantau penyelesaian krisis listrik yang berkepanjangan ini.
Menurutnya, deklarasi di Mataram ini memiliki arti penting bagi warga NTB. Lebih-lebih, biaya mengatasai krisis listrik di NTB ini merupakan tergolong yang termahal.
Untuk itu, pria yang akrab disapa Rudi ini berharap, jajaran PLN NTB bisa bertindak lebih cepat dan sigap dalam menjalankan tugasnya. Tak terkecuali bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan PLTU Jeranjang.
Karena kata Rudi, jika PLTU Jeranjang ini molor, akan berdampak kurang baik pada citra PLN yang sudah mulai membaik. Disamping itu sambungnya, PLN akan mengalami kerugian miliaran rupiah jika pengoperasian PLTD Jeranjang tidak sesuai jadwal. ‘’Kami tetap berharap, PLTU Jeranjang bisa beroperasi tepat waktu. Jika tidak, PLN akan mengalami kerugian yang cukup besar,’’ ungkapnya kepada Lombok Post kemarin.
Meski upaya PLN dalam mengatasi krisis listrik NTB ini belum maksimal kata Rudi, paling tidak sudah tidak lagi pemadaman bergilir yang sangat selama ini meresahkan warga. Kepada masyarakat NTB yang masih dalam daftar tunggu, Rudi kembali mengharapkan kesabaran warga.
Ia juga berharap, pascadeklarasi ini, PLN benar-benar tidak melakukan pemadaman. Secara pribadi Rudi sangat bersyukur, PLN bisa mendengar dan mencari solusi persoalan listrik yang selama ini menjadi salah satu kendala lambannya pembangunan di NTB.
Anggota dewan asal Bima ini yakin, pascateratasinya krisis listrik di NTB akan memberikan angin segar kepada iklim investasi. ‘’Saya yakin, setelah krisis listrik ini teratasi, nilai investasi di NTB akan bertambah,’’ tandasnya.

Source : lombokpost.co.id

Readmore..

Pembangunan Bypass Lombok Nyaris Distop !!!

PRAYA—Pembangunan lanjutan bypass di Dusun Batu Bedug, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah (Loteng), nyaris distop. Pemicunya, miskomunikasi antara warga sekitar pada Sabtu lalu.
Informasi yang diperoleh Lombok Post di Dusun Batu Bedug meyebutkan, kelompok yang ingin menyetop pengerjaan bypass berasumsi pekerjaan miliran rupiah tersebut dikerjakan subkontraktor dari luar Desa Batujai. Setelah ditelusuri, pekerjaan by pass dilakukan sub kontraktor desa setempat.
Salah seorang warga yang menginginkan pembangunan by pass distop L Raharja mengatakan, masyarakat menyetop pembangunan karena tidak adanya asas pemberdayaan masyarakat lokal.
Saat Bandara Internasional Lombok (BIL) dibangun, masyarakat Desa Batujai tidak bisa menjadi subkontraktor. Hanya warga beberapa desa saja yang boleh bekerja. Namun ketika by pass dibangun, kelompok yang bekerja di BIL ingin masuk sebagai subkontraktor. ‘’Masyarakat tidak terima kalau subkontraktor luar yang bekerja. Perusahaan pemenang tender harus memperhatikan hal itu,’’ kata L Raharja.
Purnawirawan Polri ini menambahkan, subkontraktor yang ditunjuk pemenang tender adalah yang menawar dengan harga terendah. Subkon tersebut berasal dari luar Desa Batujai.
L Raharja khawatir, subkon dengan harga penawaran terendah tidak akan bekerja maksimal. Kualitas pengerjaan bypass terabaikan.
Pada proyek kelanjutan by pass di Desa Batujai, kepala desa setempat telah mengeluarkan rekomendasi nama subkon lokal yang akan bekerja.
Namun rekomendasi tersebut diduga tidak digubris perusahaan yang memenangkan tender lanjutan by pass.
Terpsisah, warga Desa Batujai lainnya Gde Atem mengatakan, ia merupakan subkon pengerjaan lanjutan by pass. ‘’Ini hanya miss komunikasi saja. Masyarakat tidak tahu kalau saya subkon proyek ini,’’ papar Gde Atem didampingi warga Desa Batujai lainnya.
Karena hanya miss komunikasi, Gde Atem yakin persoalan tersebut tidak akan membias. Pihaknya akan berkomunikasi dengan kelompok masyarakat yang sempat memrotes.

Source : www.lombokpost.co.id

Readmore..

Jelang Puasa, Diskoperindag Gelar OP

OP Mitan Tidak Boleh Berhenti

MATARAM—Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram segera menggelar Operasi Pasar (OP) untuk antisipasi kenaikan harga jelang Ramadan. Dalam operasi ini Diskoperindag akan menggelar pasar murah di semua kecamatan dengan jumlah paket sembako yang akan dijual sebanyak 6 ribu paket.
Operasi pasar murah ini akan digelar mulai tanggal 2 hingga 9 Agustus, satu kecamatan mendapat jatah satu lokasi. Di lokasi tersebut akan disebar 1000 paket sembako yang berisi 3 kg beras, 1 kg gula pasir dan 1 liter minyak goreng. Dari pemerintah kota Mataram sendiri memberikan subdisi Rp 12.500 untuk tiap paket sembako ini.
‘’Harga sebenarnya Rp 42.500, tapi karena ada subsidi masyarakat hanya membayar Rp 30.000 per paket,’’ kata Kepala Diskoperindag Kota Mataram, H Marzuki Sahaz didampingi Kabid Perdagangan Bambang JW saat koordinasi dengan seluruh kecamatan di kantor Diskoperindag, kemarin.
Untuk mencegah sembako murah ini salah sasaran, Diskoperindag akan meyebar kupon pada masyarakat. Masyarakat yang mendapat kupon tersebut harus dari keluarga kurang mampu. Nantinya dari pihak kecamatan yang akan membagikan kupon tersebut secara merata.
Selain itu dari Diskporeindah juga akan mengundang pihak distributor sembako untuk berjualan di tempat OP tersebut. Nantinya masyarakat bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah dari pasaran.
‘’Ini untuk membantu masyarakat meringkatkan beban. Apalagi menjelang puasa,’’ kata Marzuki.
Kegiatan OP ini akan dimulai dari Kecamatan Sandubaya pada tanggal 2 Agustus, Cakranegara 3 Agustus, Selaparang 4 Agustus, Mataram 5 Agustus, Sekarbela 7 Agustus dan Ampenan 9 Agustus. Untuk penentuan kelurahan yang akan menjadi titik pusat OP, Diskoperindag meminta agar prioritas pada daerah yang banyak warga miskinnya dan daerah tersebut belum pernah mendapat jatah OP tahun-tahun sebelumnya.
Sementara itu mengenai OP Minyak Tanah sempat beredar kabar akan ada penghentian sementara dari pihak Pertamina. Kabarnya Pertamina kewalahan dengan adanya OP Mitan yang direncanakan akan berlangsung hingga akhir bulan Juli ini.
‘’Ya memang Pertamina sempat mengeluh minta penundaan. Tapi saya kami katakan justru lebih berbahaya kalau ada penundaan, masyarakat sudah dikasih tahu jadwal OP dan bisa-bisa nanti mereka demo Pertamina kalau sampai di-stop,’’ kata Marzuki.
Kabid Perdagangan, Bambang, mengatakan dari 50 kelurahan yang ada di Kota Mataram sebanyak 30 kelurahan mengajukan OP Mitan. Jadwal OP Mitan pun sudah disebar dan diinformasikan pada masyarakat. Jika Pertamina ingin melakukan perubahan OP Mitan sebaiknya hanya pergeseran waktu saja, bukan menghentikan OP.
‘’Kalau sampai dihentikan berbahaya, masyarakat bisa menuntut karena sejak awal mereka sudah dikasih tahu,’’ ujarnya.

Source : www.lombokpost.co.id

Readmore..

Persyaratan Belum Lengkap, Rinjani Bisa Terdepak

Masuk Sebagai Geopark

MATARAM—Keinginan untuk menjadikan Gunung Rinjani sebagai Geopark yang diakui UNESCO sepertinya masih menjadi mimpi. Hingga saat ini, status Geopark tersebut belum juga melekat pada gunung yang memiliki ketinggian 3.726 meter tersebut.
‘’Masih ada kekurangannya. Ini harus dilengkapi. Kita pernah serahkan, tapi setelah diperiksa beberapa masih kurang,’’ kata Ketua Tim Pengkajian Rinjani untuk menjadi Geopark Heryadi Rachmat pada wartawan, Sabtu (3/7) di Mataram.
Untuk diakui menjadi Geopark, memang membutuhkan waktu panjang dan perjuangan keras. Dikatakan mantan Kasid Pertambangan dan ESDM NTB ini, beberapa negara yang sudah memiliki geopark membutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun.
Untuk itulah, diharapkan pemprov NTB bisa lebih giat dalam memperjuangkan hal ini. ‘’Kita harus lebih giat lagi,’’ ujar lelaki yang dikenal ramah dengan wartawan ini.
Dalam beberapa kali pertemuan tim memang sering dibahas tentang kekurangan tersebut. Memang ada perkembangan, hanya saja perkembangan tersebut lamban dan masih banyak kekurangan. Kalau NTB ingin cepat menjadikan Rinjani sebagai Geopark tentunya perlu tenaga ekstra.
Dengan status sebagai Geopark, akan menguntungkan bagi Rinjani dan NTB. Nantinya seluruh dunia akan membantu dalam penataan dan pelestarian Rinjani. Ketika menjadi Geopark, seluruh dunia ikut bertanggungjawab terhadap Rinjani.
Selain itu, pengembangan kawasan Rinjani sebagai kawasan wisata juga akan terbuka lebar. Saat ini setidaknya ada delapan potensi wisata di kawasan Rinjani, yaitu mata air panas Sebau, air terjun jeruk manis kembang kuning, air terjun otak kokoq joben, desa adat senaru yang memiliki 3 air terjun, puncak Rinjani, Danau Segara Anak, air terjun dan mata air panas (Aik Kalaq), dan Goa susu dan air terjun di Rinjani. ‘’Potensi geowisata Rinjani juga bagus untuk dikembangkan,’’ ujarnya.

Source : www.lombokpost.co.id

Readmore..

Ariel Jadi Diskusi di Unram

MATARAM—Kenapa Ariel Peterpan cepat dijadikan tersangka dalam kasus video porno yang menghebohkan belakangan ini, sementara pasangan mainnya, yang diduga Luna Maya dan Cut Tari masih sekadar diminta keterangan?

Bagaimana pula dengan kasus video mesum yang diduga dilakukan oleh salah satu tokoh penting di Lombok ? Dapatkan si pemain dijerat dengan hukum, atau justru si pengedar video tersebut yang patut diberikan ganjaran.
Itulah beberapa pertanyaan yang mengemuka dalam diskusi tentang Pornografi di Labortorium Hukum Fakultas Hukum Unram, Sabtu (3/7) lalu. Narasumber diskusi, Dr Amirudin, memaparkan ada tiga aturan terkait pornografi. Pertama KUHP pasal 282. Dalam pasal tersebut, kata Amirudin, seseorang bisa dijerat karena kesengajaan, atau kelalaian, selain itu seseorang juga bisa dijerat karena mempertunjukkan dan membuat.
Aturan kedua UU no 22 tahun 2008 tentang ITE. Seseorang dijerat dengan UU ini, karena dengan sengaja mendistribusikan, membuat sehingga mudah diakses. Pada UU nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi padal 4 menyebutkan dilarang memproduksi, membut. Memperbanyak, menggandakan.
‘’Hanya saja dalam penjelasan disebutkan tidak termasuk kepentingan diri sendiri. Tapi pada pasal 6 disebutkan juga memiliki dan menyimpan dapat dijerat oleh UU ini. Nah untuk kasus Ariel ini, dia mengaku untuk pribadi namun dia terbukti memiliki dan menyimpan video tersebut, termasuk karena kelalainnya pula video tersebut beredar,’’ papar Amirudin.
Salah seorang peserta Hotibul Islam, sempat menanyakan tentang apakah Ariel dapat dijerat dengan UU tersebut, bisa saja video hot-nya yang kini sudah beredar luas dibuat sebelum UU Pornografi terbit. Dalam kesempatan tersebut, Hotibul menyampaikan dalam sebuah hukum adat di Bali, ketika seseorang diberikan hukuman oleh adat, jaksa tidak boleh lagi menyentuhnya.
Dalam diskusi ini, pembicara lainnya L Parman menyorot tentang beberapa isu “pertentangan” antara hukum positif dan moralitas di masyarakat.
Contohnya, dalam kasus Ariel, Luna, Maya yang menurutnya belum ada ketegasannya. Padahal di dalam norma masyarakat, kasus ini merupakan perbuatan amoral. ‘’Di satu sisi dalam UU tentang perkawinan, pelaku nikah siri diberikan hukuman, padahal nikah siri ini merupakan perbuatan yang diperbolehkan di masyarakat,’’ ujarnya.

Source : www.lombokpost.co.id

Readmore..

NTB Tak Lagi Krisis Listrik

PLN Akhiri Pemadaman Hari Ini

MATARAM-Seperti janjinya, PLN Wilayah NTB akan menuntaskan krisis listrik di NTB tanggal 30 Juni. Hari ini merupakan merupakan batas akhir memenuhi janji itu. Mulai tanggal 1 Juli besok dan seterusnya, masyarakat di NTB khususnya di Pulau Lombok tidak akan lagi merasakan nyala bergilir.
‘’Insya Allah krisis listrik sudah teratasi,’’ kata Manajer Teknik PLN Wilayah NTB Akbar Ali pada Lombok Post, kemarin. Sebenarnya janji PLN mengatasi krisis listrik di akhir Juni maju lebih awal. Sejak 26 Juni lalu, mesin sewa yang dipasang di PLTD Tanjung Karang Ampenan dan PLTD Taman, Mataram sudah mulai beroperasi. Di PLTD Taman sebesar 10 MW dan di PLTD Tanjung Karang 2 X 10 MW. ‘’Bisa dirasakan sendiri kan sejak dua hari lalu pemadaman sudah tidak seperti yang dulu lagi,’’ ujarnya.

Soal adanya beberapa kali pemadaman beberapa hari ini, menurut Akbar itu merupakan gangguan ringan. Saat ini, kondisi PLN Wilayah NTB seperti orang yang baru sembuh dari sakit panjang. Karena itu tidak bisa berubah drastis, harus menyesuaikan sedikit demi sedikit.
Contohnya distribusi listrik. Saat ini jaringan mengggunakan 20 KV. Dengan kemampuan seperti ini idealnya beban maksimal yang dialiri di bawah 70 MW. Namun faktanya beban yang lewat mencapai 110 MW. Kondisi inilah yang kadang membuat adanya gangguan. ‘’Untuk antisipasi, kami akan membangun transmisi. Ada tiga tempatnya, di Perumnas untuk suplai daerah Mataram dan sekitarnya. Transmisi di Sengkol untuk suplai daerah Lombok Tengah dan Jeranjang untuk suplai daerah Lombok Barat. Selain itu dalam waktu dekat akan dibangun transmisi di Selong untuk suplai daerah Lotim,’’ paparnya.
Dengan kekuatan 20 KV tersebut memang cukup berisiko untuk dilewati oleh daya 110 MW. Apalagi untuk daerah Lotim yang jaraknya cukup jauh, perlu ada transmisi. Sebagai solusi konkret akan ada penambahan mesin khusus di Lotim. Mesin tersebut akan ditempatkan di PLTD Paok Motong yang beberapa hari lalu mesinnya sudah tiba sebagian. ‘’Agar Lotim bisa aman, mau tidak mau harus ada penambahan mesin di PLTD Paok Motong. Saat ini daya yang disuplai ke Lotim masih dari Mataram, dan itu cukup berisiko. Kita khawatirkan kalau ada gangguan jaringan bisa mati total di Lotim,’’ ujarnya.

Kebutuhan daya di Lotim memang paling besar, mencapai 35 MW. Mesin di PLTD Paok Motong hanya 20 MW. Suplai dari Mataram sebesar 15 MW itu terlalu berisiko dengan kondisi jaringan saat ini.
Wilayah eks KLP Sinar Rinjani juga akan dilayani. Mereka tidak akan lagi merasakan nyala bergilir. Tapi tetap saja untuk menjamin itu semua, secara khusus ditegaskan Akbar Lotim tetap butuh tambahan mesin. Itulah sebabnya dia berharap masyarkat Lotim bisa membantu. Penolakan yang dilakukan segelintir pihak terkait pemasangan mesin tambahan akan merugikan masyarakat Lotim seluruhnya.
Disebutkan Akbar, untuk daerah eks KLP saja membutuhkan daya 7 MW. Ini lebih tinggi dari Kabupaten Dompu yang butuh 6 MW. Sementara untuk Taliwang (KSB) butuh 8 MW. Jadi jelas sekali kalau kebutuhan listrik di Lotim cukup besar. ‘’Kalau ada penambahan mesin lagi di Lotim, listrik di sana bisa aman,’’ katanya.
Senada dengan Akbar, Manajer Sektor Lombok, Anang Widjayanta mengatakan, ada beberapa penyesuaian jaringan dan pasokan listrik dari mesin sewa yang terpasang. Namun itu sifatnya teknis. ‘’Ini hanya gangguan kecil dan relatif mudah diatasi. Kita sedang atur format yang pas untuk suplai ini, khusunya untuk kebutuhan Lotim,’’ jelasnya.
Khusus untuk tambahan mesin yang akan dioperasikan di PLTD Paok Motong, PLN menargetkan akhir Juli sudah beroperasi. ‘’Jika itu rampung maka kebutuhan listrik untuk Lotim benar-benar aman. Di luar itu tak ada masalah,’’ paparnya.
Anang juga berharap dukungan dan doa masyarakat terhadap upaya pemulihan kondisi listrik NTB yang dilakukan PLN saat ini.
Keberhasilan PLN Wilayah NTB mengatasi krisis listrik saat ini menjadi kado ulang tahun PLN Wilayah NTB yang kedelapan. Hanya saja, setelah keluar dari krisis itu tidak langsung 100 persen PLN pulih. ‘’Kita ini ibarat baru keluar dari ruang gawat darurat. Ada masa pemulihan,’’ kata GM PLN Wilayah NTB Purwanto S Panambang menganalogikan kondisi PLN saat ini.
Dalam beberapa waktu ke depan, dalam intensitas yang kecil akan ada pemadaman. Hanya saja tidak seperti sebelumnya yang pemadamannya rutin dan panjang. Pemadaman nanti, terjadi karena adanya gangguan kecil dan mesin yang masih dalam tahap “pemanasan”. ‘’30 Juni bisa selesai (krisis) dan kita akan terus membaik,’’ katanya.
Selain itu PLN juga akan segera mendapat tambahan daya dari mesin relokasi dari Bengkulu. Mesin berkekuatan 5 MW tersebut diperkirakan rampung 5 Juli mendatang. Selain itu beberapa mesin yang dalam proses perbaikan di PLTD Tanjung Karang Ampenan juga akan rampung.


Pemadaman Berkurang

Sebagian mesin sewa yang rencananya ditempatkan di PLTD Paok Motong, Lotim belum dipasang. Pantauan Lombok Post, dua unit mesin masing-masing berkekuatan 6 MW masih mangkrak di PLTD Paok Motong.
Sebelumnya, pihak PT Arena yang menjadi suplier mesin itu mengatakan, pemasangan ditargetkan tuntas Agustus mendatang. ‘’Jika tidak ada gangguan, bulan puasa sudah bisa beroperasi,’’ kata Asri Hadi dari PT Arena.
Spesifikasi mesin yang didatangkan PLN NTB ini berbeda dengan sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat beberapa waktu lalu. Dijelaskan, mesin yang akan dipasang di PLTD Paok Motong, terdiri atas sepuluh mesin yang masing-masing berkekuatan 1 MW.
Pihak PLTD Paok Motong belum bisa memberikan keterangan terkait perbedaan spesifikasi mesin dan jadwal pemasangannya.
Kepala PLTD Agiek Subagio yang ditemui koran ini siang kemarin enggan ditemui wartawan. ‘’Saat ini masih sibuk jelang 30 Juni. Jadi Pak Agiek belum bisa menerima tamu,’’ kata salah seorang Satpam pada Lombok Post.
Meski demikian, mulai beroperasinya mesin sewa di PLTD Ampenan dan PLTD Taman, Mataram cukup berpengaruh terhadap intensitas pemadaman listrik di Lotim. Dalam tiga hari terakhir, tidak ada pemadaman listrik dalam waktu lama. Kalaupun ada pemadaman di malam hari, hanya berlangsung kurang dari satu jam. ‘’Sekarang sudah tidak lagi satu malam nyala satu malam padam,’’ kata Irfan, salah seorang warga.


Listrik Sumbawa Normal

Sementara itu, target normalisasi listrik di wilayah Sumbawa dan sekitarnya maju dua hari dari waktu yang telah ditetapkan.
Senin (28/6) lalu pihak PLN Cabang Sumbawa telah menguji coba pembangkit yang didukung oleh empat unit mesin baru. ’’Syukurlah, berkat kerja keras seluruh teman-teman di PLN Sumbawa, dan dukungan doa dari masyarakat kami bisa menyelesaikan tugas dengan lancar,’’ kata Manajer PLN Sumbawa Soprapto pada koran ini kemarin.
Suprapto mengaku masih ada pekerjaan yang bersifat penyempurnaan, seperti bangunan pendukung. Namun pemadaman tidak akan ada lagi seperti yang telah disosialisasikan kepada masyarakat. ’’Ini yang terpenting,’’ katanya sambil tersenyum.
Ekspresi yang nampak pada wajah Suprapto berbeda dengan sebulan hingga seminggu lalu. ’’Siapa yang tidak senang, ketika sebuah masalah besar yang menyangkut kepentingan banyak orang bisa teratasi,’’ ujarnya.
Dengan telah mulai dilakukan uji coba dan tidak ada masalah berarti sebanyak sekitar 71.700 pelangan PLN di Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya sudah tidak mengeluhkan adanya pemadaman bergilir.
Rencananya Dirut PLN Dahlan Iskan akan datang meninjau langsung kondisi listrik di Sumbawa dan sekitarnya. ’’Selain listik sudah normal, kami juga ada kebanggaan dijenguk Direktur Utama PLN beserta rombongan,’’ katanya.
Sementara itu Widyanto, karyawan bagian pemeliharaan di PLN Sumbawa mengatakan, untuk mengejar target tersebut, mereka harus kerja ekstra. ’’Rasa capek fisik dan psikis yang kami rasakan sejak mesin tiba pada 20 Juni lalu, sekaligus dilakukan pemasangan dan dioperasikan lancar, maka capek itu seperti tidak ada,’’ tuturnya ketika menemani koran ini melihat mesin yang telah terpasang rapi.

Pemadaman Bergilir Tidak Akan Terjadi

Sementara itu Humas PLN Bima Bambang mengatakan, pemadaman bergilir di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dompu tidak akan terjadi lagi. Optimisme itu merujuk pada tiga unit mesin sewa dari PT Sewa Tama berdaya 3 WM sudah bisa dioperasikan. Bahkan tiga unit mesin itu sudah difungsikan sejak 25 Juni lalu.
Selain tiga mesin sewa tersebut, sejumlah mesin PLN yang mengalami gangguan sebelumnya juga sudah bisa beroperasi kembali. Kendati masih ada beberapa unit yang saat ini masih dalam tahap perbaikan. ‘’Dengan beroperasinya mesin sewa dan sejumlah mesin yang mengalami gangguan sebelumnya, saat ini daya listrik yang ada di PLN Bima terjadi surplus daya sebesar 200 kilowatt,’’ terangnya.
Dijelaskannya, daya yang dihasilkan sejumlah mesin PLN saat ini sebesar 22,8 Mega Watt. Sedangkan saat beban puncak, kebutuhan daya listrik untuk masyarakat Bima dan Dompu, sebesar 22,6 Mega Watt. ‘’Sejumlah mesin yang masih mengalami gangguan terus kita upayakan untuk diselesaikan, agar kita memiliki cadangan daya listrik yang lebih, ketika ada gangguan,’’ katanya.
Sejak 25 Juni lalu diakui Bambang, di wilayah Bima-Dompu sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir. Kalaupun ada pemadaman, itu sifatnya emergensi dan hanya berlangsung sebentar. ‘’Kalau dulu jadwal pemadaman kita di Bima 1 x 3, terakhir 1 x 5 sekarang sudah tidak ada lagi. Kecuali karena ada gangguan yang sifatnya tiba-tiba,’’ ujarnya.

Source : www.lombokpost.co.id

Readmore..